Pemerintah Ubah Aturan Pembangkit Energi Terbarukan

Pemerintah Ubah Aturan Pembangkit Energi Terbarukan

Pemerintah Ubah Aturan Pembangkit Energi Terbarukan
Pemerintah Ubah Aturan Pembangkit Energi Terbarukan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 4/2020 sebagai perubahan kedua atas Permen No 50/2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

Sebelumnya, perubahan pertama diatur dalam Permen Nomor 53/2018.

Setidaknya ada lima pokok perubahan pada perubahan kedua permen ini, seperti, proses pembelian, perubahan skema BOOT (build, own, operate, and transfer-red), pengaturan PLTA waduk atau irigasi yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR).

Juga penugasan PLTSa dan penugasan proyek yang pendanaan dari hibah atau pemerintah selain APBN KESDM.

Permen ini membuka opsi proses pembelian melalui penunjukan langsung, dari semula dengan pemilihan langsung atau lelang.

Revisi Pasal 4 membuka opsi penunjukan langsung dengan syarat tertentu, antara lain, penyediaan listrik setempat, excess power, penambahan kapasitas pembangkitan, hanya tersedia satu calon penyedia dan PLTA yang memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah.

Dalam Permen No 4, Pasal 4 menyatakan, pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan oleh PLN melalui mekanisme pemilihan langsung.

Baca juga: Pemerintah Gandeng Agen Energi Internasional untuk EBT baca disini.

Permen ini menyebutkan, penunjukan langsung dapat dilakukan kalau sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik.

Selain itu, pembelian kelebihan tenaga listrik, termasuk pembelian tenaga listrik melalui kerja sama pemegang wilayah usaha.

Diatur juga penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang beroperasi di lokasi sama atau pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik energi terbarukan dengan hanya satu penyedia tenaga listrik.

Pemilihan langsung ini, termasuk proses kualifikasi, pemasukan dan evaluasi penawaran. Penandatanganan perjanjian jual beli listrik pemilihan langsung selesai paling lama 180 hari dan 90 hari kalender untuk penunjukan langsung.

Pembelian listrik dengan pemilihan langsung, untuk energi dengan teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif, intermitten, dan dibeli berdasarkan kuota kapasitas dan PLN wajib mengoperasikan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan secara terus menerus dengan masa kontrak paling lama 30 tahun.

Kedua, skema BOOT tak berlaku lagi bagi pembangkit listrik yang memanfaatkan energi terbarukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 B. Terhadap pengembang pembangkit listrik (PPL) yang menandatanganiperjanjian jual beli listrik ( PJBL) berdasar ketentuan Permen 50/2017.

“Pola kerja sama dalam PJBL dapat disesuaikan jadi kerja sama build, own, operate (BOO) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan berlaku.

Ketiga, permen baru ini menambahkan pasal baru yang mengatur pembelian tenaga listrik dari PLTA yang memanfaatkan waduk atau bendungan atau saluran irigasi yang multiguna, dibangun KPUPR.

Pasal 7A yang mengatur penunjukan langsung melalui penugasan atas pembelian tenaga listrik dari PLTA waduk atau irigasi yang dibangun KPUPR.

Keempat, aturan mengenai pembelian listrik dari pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) ditegaskan dalam pasal 10 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelian listrik dari PLTSa, diluar Peraturan Presiden no 35 tahun 2018, dilaksanakan berdasarkan penugasan dari menteru kepada PLN untuk membeli tenaga dari PPL yang telah ditetapkan sebagai pengembang PLTSa oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kelima, proyek energi terbarukan dengan pendanaan dari hibah atau pemerintah selain APBN KESDM, dengan penunjukan langsung melalui penugasan diatur dalam Pasal 18B.

Pimpinan instansi atau lembaga, gubernur, bupati atau walikota yang mengusulkan kepada Menteri ESDM untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik yang dimaksud.

Mengenai harga listrik energi terbarukan, KESDM tengah mengusulkan aturan baru terkait harga beli dari pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, yang akan ditetapkan melalui perpres.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Popular